Perjuangan keadilan gender yang selama ini berkembang seringkali hanya terfokus pada perempuan yang identik menjadi korban. Banyak pula gerakan feminis yang masih sakleg menyoroti bahwa munculnya kekerasan berbasis gender merupakan akibat nilai patriarki di masyarakat. Hal itu pula yang masih menjadi skenario besar perjuangan keadilan sosial di Indonesia. Awalnya upaya penghapusan kekerasan berbasis gender berangkat dari mindset melihat perempuan selalu sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku kekerasan. Namun, cara berpikir tersebut perlu mendapat dekonstruksi ulang melalui serangkaian upaya pendefinisian kembali perihal nilai-nilai mendasar dalam konstruksi budaya yang memicu terjadinya kekerasan berbasis gender. Sehingga menjadi penting mencermati akar permasalahan yang menyebabkan kekerasan berbasis gender dengan realitas hubungan yang terbangun antar individu di masyarakat.

Negara berkembang seperti Indonesia, munculnya kekerasan berbasis gender dapat dipicu oleh langgengnya maskulinitas negatif yang dimiliki laki-laki. Ada baiknya framing isu kekerasan berbasis gender perlu dilihat dengan membongkar konstruksi maskulinitas yang ada selama ini. Setidaknya upaya tersebut dapat menghasilkan dua hal : pertama, untuk melihat bagaimana kekerasan muncul dari konstruksi maskulinitas.Kedua, untuk menelusuri bagaimana seharusnya konsep maskulinitas dikonstruksikan agar tidak berpotensi menjadi kekerasan.

Eli Nur Hayati dalam diskusi Rifka Annisa, Jumat (23/12), berbagi pengalaman tentang penanganan kekerasan di Swedia. Negara Swedia memiliki konsep dan pengalaman yang cukup menarik perihal maskulinitas. Diskusi yang mengangkat tema “Maskulinitas Laki-laki Swedia” ini merupakan paparan hasil riset serta kajiannya terhadap Mens Centrum (sebuah lembaga pelayanan konseling untuk laki-laki). Di Swedia, menurut Eli, maskulinitas digambarkan dalam sosok laki-laki yang penyayang dan berempati, bukan laki-laki superior maupun dominan. Dengan menganut nilai dan prinsip demikian, laki-laki Swedia sangat minim untuk melakukan kekerasan. Dalam konteks rumah tangga misalnya, laki-laki dan perempuan sudah cukup baik dalam berbagi peran dan pemahaman akan posisi masing-masing. Dengan konstruksi maskulinitas yang disebutkan di awal, laki-laki Swedia justru sangat menerima untuk berbagi peran domestik dengan istri mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan pun saling berbagi peran misalnya perihal mengurus anak. Mereka juga saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi. Persoalan komunikasi dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.

Karenanya, kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak menjadi permasalahan prioritas di Swedia. Kekerasan dalam rumah tangga masih ada tetapi tidak begitu tinggi. Selain itu, kekerasan yang terjadi bukan lagi karena permasalahan gender melainkan akibat konflik psiko sosial antar individu.

“Kalau di Swedia, saya rasa permasalahan (baca : kekerasan berbasis gender) tersebut boleh dikatakan sudah selesai. Memang ada kasus kekerasan (terhadap perempuan), namun presentasenya sangat kecil dan tidak bisa diperbandingkan,” tegas Eli.

Kekerasan dapat dilihat sebagai keburukan individual yang muncul atas tiga sebab: pertama, adanya gen buruk manusia yang membuatnya begitu agresif; kedua, adanya perkembangan yang tidak baik dalam fase kehidupannya; dan ketiga, kekerasan dapat muncul akibat penggunaan kualitas dan sikap laki-laki dalam interaksi sosial. Jika ekologi kekerasan lebih dipandang sebagai faktor individual maka solusi yang dilakukan juga lebih menyasar kepada perbaikan sikap individu masing-masing. Menilik dari pengalaman Mens Centrum, konseling yang dilakukan kepada laki-laki pelaku kekerasan lebih efektif jika pendekatannya individual. Tidak ada kerangka ekologis yang cukup kompleks dalam kekerasan di Swedia. Dibandingkan dengan Indonesia yang kerangka ekologis kekerasannya begitu kompleks mencakup individu, keluarga, masyarakat, kultur, hingga struktur yang lebih luas. Di Swedia penyebabnya cenderung individual, maka solusinya lebih sederhana dan langsung menekan individu pelaku kekerasan. Bahkan, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga misalnya, tekanan (pressure) yang paling efektif datang dari pasangan. Maka, dalam hal ini laki-laki dituntut untuk mau mendengarkan serta berkomunikasi secara lebih baik dengan pasangannya.

Sebuah Pelajaran Berharga

Kasus kekerasan berbasis gender minim terjadi di Swedia. Menurut Eli ini dipengaruhi beberapa faktor,pertama, sudah jelas karena Swedia merupakan salah satu negara maju di Eropa dan dunia. Kemajuan yang dimaksud meliputi tingkat demokrasi, perihal regulasi (law enforcement ), tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat cukup tinggi. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari kemajuan sistem yang ada di negara tersebut. Di Swedia, telah lama diterapkan prinsip-prinsip keadilan gender dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di parlemen, mereka sudah menetapkan pembagian jatah kursi untuk laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 50:50 atau sama rata. Hal ini menunjukkan bahwa warga Swedia telah mengaplikasikan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan secara nyata, bahkan di level tertingginya, yakni pemerintahan. Di sisi lain, pendidikan tentang keadilan gender di Swedia sudah diajarkan sejak dini dan menjadi kurikulum dalam sekolah. Ini membuat pemikiran akan kesamarataan hak laki-laki dan perempuan, serta tidak boleh adanya diskriminasi dan ketimpangan yang mengatasnamakan gender. Kesemuanya itu sudah ditanamkan kepada para warganya dengan baik dan kontinuitasnya pun senantiasa terjaga dari generasi ke generasi.

Eli menambahkan, penegakan supremasi hukum di Swedia sudah sangat tegas dan jelas. Dalam kasus prostitusi, misalnya, saat penggrebekkan pihak yang berwenang akan menangkap mereka yang mempekerjakan (bandarnya), bukan para pekerja seksnya. Prosedur penanganan yang demikian ini menjadikan akar permasalahan langsung tuntas, tanpa menimbulkan ketidakadilan pada pihak lain yang sebenarnya adalah korban. Jika hal ini dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia, maka jurang perbandingannya akan sangat lebar. Di Indonesia, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Penyelesaiannya pun kadang tidak menyentuh pada persoalan. Untuk mengatasi hal tersebut, tentu banyak hal yang harus dilakukan. Terutama dari pemerintah melalui berbagai kebijakannya, juga dari pendidikan dan hukum perlu untuk dibenahi agar bisa lebih melindungi perempuan, yang selama ini masih banyak mengalami diskriminasi.

Kemudian satu hal yang juga penting untuk dicermati adalah segi agama. Di Indonesia, seringkali agama hanya diajarkan sebagai ilmu, bukan secara amaliyah atau penerapannya. Masyarakat terlalu sibuk berkutat pada ritual, sedangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan sikap dan moral kurang ditekankan. Padahal agama mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik pada sesama, terutama dalam hal ini kaitannya dengan keadilan terhadap perempuan.

“Jadi, tantangan ke depan adalah bagaimana ajaran-ajaran agama yang menyangkut akhlak yang baik tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan riil. Ini dilakukan supaya tidak ada lagi perilaku yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat,” ungkapnya. (One/Witia)

Rumah tangga sebagai intutusi terkecil dalam sebuah lembaga. Dalam tradisi yang berkembang, kepala rumah tangga identik dengan peran laki-laki atau suami. Sehingga suami sering dianggap sebagai pemimpin dan berhak melakukan apa saja karena kepemimpinannya. Salah satunya adalah melakukan kekerasan dalam bentuk pukulan, penelantaran ekonomi, kekerasan seksual dan psikologis dengan dalih sebagai pembenaran kepemimpinan. Akibatnya,tindakan kekerasan dapat berakhir dengan pilihan untuk bercerai.

Melalui program TV Arisan yang diselenggerakan oleh Jogja TV Senin (19/12) lalu, bersama Nur Hasyim, sebagai Konselor Laki-Laki dan Nurul Kurniawati, Konselor Hukum dari Rifka Annisa, mencoba mengulas beberapa hal tentang persiapan yang bisa dilakukan oleh suami istri mengahadapi pra dan pasca perceraian. Perbincangan ini penting karena banyak diantara pasangan suami istri yang terkadang belum siap secara mental dan psikis untuk menghadapi perceraian untuk saling mengubah perilaku dalam menghadapi permasalahan rumah tangga mereka.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya tentang kasus kekerasan, memang tidak seharusnya berakhir dengan jalan perceraian. Walaupun perceraian dapat dibenarkan secara hukum, namun pilihan untuk bercerai setidaknya tetap menjadi alternatif terakhir. Sejalan dengan itu, berdasarkan beberapa kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang ditangani Rifka, tidak lebih 10% pasangan suami istri yang akhirnya memilih perceraian sebagai jalan terakhir. Selebihnya, pasangan suami istri tersebut lebih memilih untuk saling berdamai, saling memaafkan dan melanjutkan hubungan mereka.

Menurut Nur Hasyim selaku manager Men’s Program di Rifka Annisa, dalam kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, biasanya suami cenderung sebagai pelaku kekerasan.  Ketika perbuatan kekerasan tersebut di proses dan berakhir dengan proses bercerai, sering ada kesan bahwa laki-laki menjadi sosok yang lebih kuat daripada perempuan saat mengahadapi perceraian. Padahal banyak laki-laki yang mencemaskan terjadinya hal itu. Apalagi ketika yang meminta cerai datang dari istri..

Ketika ijab-qabul pernikahan diikrarkan, ada relasi yang memahami bahwa pada saat itu istri telah menjadi hak milik bagi dirinya sebagai suami. Ketika istri dianggap sebagai milik dan istri meminta cerai, maka akan lahir bermacam-macam kekhawatiran yang mengancam kekuasaannya sebagai suami atau kepala keluarga. Tidak hanya itu, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut juga melahirkan stigma tentang kegagalan, gagal sebagai kepala keluarga yang baik dalam membentuk keluarga yang harmonis, karena suami dinilai gagal dalam membina rumah tangganya. Hal ini bisa disebut dengan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran pada diri laki-laki/suami yang terkait dengan norma-norma untuk menjadi laki-laki.

Sebaliknya, dalam menjalani proses hukum, ada stigma yang berkembang bahwa saat mengurus perceraian ke pengadilan, istri akan cenderung lebih mudah menjalani proses hukum hingga putusan pengadilan. Urusan-urusan mengenai sejumlah persyaratan di pengadilan akan lebih sulit ketika suami mengurus hal yang serupa. Menanggapi hal itu, menurut Nurul Kurniawati, yang akrab disapa mbak Nug,

”Alasan pasangan untuk bercerai adalah pokok utama keberlansungan proses hukum ketika seseorang mengajukan gugatannya ke pengadilan. Ketika alasannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan syarat-syaratnya sudah lengkap tentu proses juga akan lebih cepat” ucapnya

Berbeda halnya ketika salah satu pasangan belum/tidak siap untuk mengikuti proses pengadilan, maka proses tentu akan alot dan memakan banyak waktu. Dan ketika bukti-bukti yang diterima pengadilan semuanya telah memenuhi persyaratan, tentu proses perceraian akan berjalan lebih cepat.

Namun, seringkali yang terjadi suami bingung dan mencari-mencari alasan perceraian, karena tidak menghendaki gugat cerai yang diminta istrinya. Pada konteks ini, istri dapat meminta cerai dengan suaminya ketika (1) suami tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga, (2) istri mendapatkan kekerasan, (3) dan istri yang ditinggal oleh suaminya 2 tahun berturut dengan terlebih dahulu telah dikabarkan 4 bulan melalui media massa, baik media cetak atau elektronik. Begitu juga masalah kehadiran suami istri di pengadilan, ketidak hadiran tergugat atau penggugat akan sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya berjalannya proses hukum.

Secara psikologis, bagi setiap pasangan yang melakukan perceraian meyakini, bahwa perceraian adalah situasi dimana masing-masing pasangan sepertinya tidak mempunyai pilihan lain selain bercerai. Ini menjadi penting bagi suami ketika menghadapi istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Melalui Men’s Program di Rifka Annisa, mencoba untuk memberikan ruang refleksi terhadap suami yang sedang digugat cerai oleh istrinya di pengadilan. Dalam ruang refleksi tersebut suami diajak untuk berfikir sejenak, adakah yang salah dengan nilai-nilai yang dibangun suami sebagai kepala rumah tangga. Nilai-nilai tersebut berkaitan tentang bagaimana suami melihat istri, apakah sebagai teman, partner, atau pembantu. Hal yang kerap muncul dalam setiap permasalahan yaitu ada nilai-nilai maupun norma-norma yang tertanam pada diri si suami untuk berbuat seperti apa yang diyakininya. Dan ini tentu mempengaruhi pola relasi dan komunikasi yang terbentuk antara suami dan istri dalam menjalani hidup berumah tangga. Begitu juga dengan tanggung jawab, beban pekerjaan di dalam rumah atau di luar rumah, cara menyelesaikan persoalan ketika terjadi konflik. Itu semua berkaitan dengan pemahaman mereka bahwa laki-laki sebagai pemimpin dan berhak untuk melakukan apa saja, termasuk diantaranya kekerasan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pasangan suami istri yang melakukan perceraian untuk bisa memikirkan terlebih dahulu berbagai resiko yang akan ditemukan di kemudian hari. Apalagi bagi pasangan yang telah mempunyai anak. Tidak hanya istri maupun suami, anak juga menjadi korban dari perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Tidak sedikit anak yang berada dalam posisi yang sangat sulit ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Maka menjadi penting bagi orang tua untuk memikirkan itu, diantaranya adalah (1) menjelaskan tentang mengapa perceraian harus terjadi, (2) menjelaskan tentang kondisi-kondisi negatif tentang kehidupan bersama apabila orang tua tidak bercerai, (3) menjelaskan kepada anak bahwa anak tidak akan mempunyai hambatan atau keterbatasan untuk saling berkomunikasi pada kedua orang tuanya, (4) orang tua bernegosiasi untuk memikirkan pendidikan anak dan pembagaian peran sebagai orang tua. Semua itu tentunya bertujuan untuk menciptakan rasa aman terhadap anak, walaupun orang tuanya telah bercerai. Karena semua yang dialami anak tentu akan berpengaruh pada kondisi kejiwaannya. Apalagi bagi anak-anak yang berada dalam keluarga yang selalu terjadi kekerasan, juga beresiko untuk melakukan hal yang serupa dengan pasangannya kelak. Untuk menghindari itu, sudah seharusnya bagi orang tua agar senantiasa memberikan pendidikan dan perhatian khusus kepada anak.

Hal penting lain yang perlu dipikirkan oleh pasangan yang bercerai adalah masalah completeness atau ketidaklengkapan keluarga. Situasi dimana anak-anak tidak lagi merasa lengkap dan utuh akan keluarganya. Orang tua mesti care atau peduli dengan hal itu, karena keadaan ini tidak akan tergantikan dengan kehadiran orang tua baru. Keadaan ini bisa akan sangat berdampak traumatis pada diri anak. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menciptakan keamanan atau ruang aman bagi anak, agar anak tetap merasa percaya diri ketika berada di lingkungan sosialnya seperti rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. (Fadhli)

Tidak semua kehamilan menjadi berkah. Bagi beberapa pasangan, terjadinya kehamilan justru tidak diinginkan lantaran berbagai sebab. Baik ketidaksiapan psikologis maupun tekanan sosial, seringkali menjadi alasan mengapa banyak perempuan tidak menghendaki janin yang dikandungnya. Dalam kasus paling ekstrim, yang terjadi kemudian adalah upaya untuk mengaborsi janin tersebut. Hal inilah yang menjadi bahasan dalam talk show “Arisan” bersama Rifka Annisa yang disiarkan Jogja TV, Sabtu (14/1). Talk show yang mengangkat tema “Kehamilan Tidak Diinginkan” kali ini menghadirkan tiga nara sumber yaitu Muhammad Saeroni sebagai perwakilan Aliansi Satu Visi (ASV), Aditya Putra Kurniawan selaku konselor laki-laki Rifka Annisa, dan Hani Barizatul Baroroh, tim media Rifka Annisa.

Kehamilan yang tidak diinginkan menjadi satu fenomena yang cukup penting untuk disoroti. Persepsi orang pada umumnya, kehamilan tidak diinginkan seringkali dialami oleh para pasangan akibat hubungan seksual di luar nikah. Namun, tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi pada pasangan yang sudah menikah. Sekitar 60 hingga 80 persen permintaan aborsi yang dirujuk dari data kedokteran berasal dari pasangan yang telah menikah, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kehamilan tidak diinginkan juga cukup tinggi pada pasangan di dalam perkawinan.

Memang, fenomena kehamilan di luar nikah akan lebih bermasalah jika dialami oleh pasangan di luar nikah karena ada resiko-resiko psikologis maupun fisik yang utamanya diderita oleh pihak perempuan. Saeroni mengungkapkan bahwa dalam kebanyakan kasus yang ditangani Rifka Annisa, 45 persen merupakan kasus kekerasan seksual dalam berpacaran dan 28 persen kasus kehamilan tidak diinginkan pun dialami oleh pasangan pacaran.

Kehamilan ini biasanya terjadi akibat hubungan pacaran yang tidak sehat yang menjadi tren kebanyakan remaja sekarang ini. Beberapa korban melaporkan bahwa telah dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh pasangannya sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, seringkali yang masih menjadi solusi andalan para orang tua terkait kehamilan anaknya ialah menikahkan mereka. Hal ini sebenarnya bukan lantas menjadi solusi yang efektif karena akan menimbulkan masalah lainnya.

Aditya, selaku konselor laki-laki, menyoroti bahwa solusi pernikahan untuk remaja yang hamil di luar nikah justru rentan memicu konflik terutama ketika menjalani rumah tangga. Umumnya, beberapa pasangan masih menimbang-nimbang solusi terbaik untuk kehamilan yang tidak diinginkannya tersebut. Mereka seolah hanya memiliki dua opsi yaitu aborsi atau menikah di usia muda. Kebanyakan remaja laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap pasangannya menyetujui solusi pernikahan karena dorongan emosional sesaat. Para pelaku mengalami ketakutan akan dilaporkan kepada pihak berwenang oleh keluarga korban.  Mereka mendapat banyak tekanan dari orang tua sehingga terpaksa mengambil opsi pernikahan meskipun secara psikologis belum siap.

“Banyak orang tua yang belum cukup paham bahwa remaja sangat rentan dengan masalah ketika harus menjalani pernikahan dini. Pada fase remaja tersebut, secara fisik kelihatannya memang telah dewasa tapi secara psikis mereka masih anak-anak. Meskipun mereka mengatakan siap menikah tetapi sebenarnya belum memiliki kematangan untuk menghadapi rumah tangga,” tambah Aditya.

Hani selaku tim media Rifka Annisa, memberikan analisis bahwa fenomena kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja dapat terjadi salah satunya karena pengaruh media. Banyak konten media yang mengarahkan terjadinya kekerasan seksual seperti perkosaan. Merebaknya pengaruh video porno di kalangan remaja menjadi salah satu pemicu terjadinya fenomena perkosaan tersebut. Bahkan jika kita mencermati tayangan di televisi saat ini, banyak sekali acara yang menyuguhkan adegan pacaran seperti ciuman dan pelukan yang rentan ditiru oleh anak kecil sekalipun. Ketika konten tersebut menjadi konsumsi remaja, yang terjadi justru pengadopsian perilaku tersebut dalam gaya berpacaran. Awalnya bermula dari ciuman namun selanjutnya dapat mengarahkan pada hubungan seksual. Hal ini rentan sekali menimbulkan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), ketika diikuti pemaksaan oleh salah satu pihak. Jika telah terjadi kehamilan pada remaja lantaran hubungan seksual dalam berpacaran maka yang rentan menjadi korban adalah pihak perempuan. Kehamilan di luar nikah selain menjadi aib bagi remaja perempuan juga menjadi dilema sebab tidak ada jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat untuk membela remaja perempuan.

Banyak permasalahan yang muncul lantaran kehamilan yang tidak diinginkan di usia remaja. Selain masalah psikologis yang banyak disoroti di atas, masalah yang tidak kalah krusial ialah masalah kesehatan reproduksi dan kemungkinan munculnya penyakit menular seksual. Usia remaja, sekitar 22 tahun ke bawah, menjadi fase dimana organ-organ seksual belum cukup matang untuk digunakan sehingga terjadinya hubungan seksual di usia remaja rentan bermasalah. Saeroni menegaskan bahwa dalam hal ini pendidikan kesehatan reproduksi perlu diupayakan sejak dini agar remaja dapat mengantisipasi kehamilan tidak diinginkan dan segala masalahnya. Perlu adanya lembaga yang membantu remaja untuk memperoleh hak-hak pengetahuan akan kesehatan reproduksi.

“Sejauh ini Aliansi Satu Visi (ASV) telah berupaya untuk menyediakan layanan kepada remaja terkait pendidikan kesehatan reproduksi baik melalui lembaga sekolah maupun luar sekolah. Anak-anak perlu diberikan pendidikan seksual sejak dini bagaimana cara memperlakukan organ-organ vitalnya,” tegas Saeroni memaparkan pengalamannya terlibat dalam ASV.

Setibanya pada fase remaja pengetahuan tersebut dapat membantu memproteksi diri mereka dari melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan pertimbangan konsekuensi-konsekuensi yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Menurutnya, Indonesia perlu mengacu kebijakan di negara maju tentang penerapan kurikulum pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini. Memang di beberapa sekolah telah mencoba menjadikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ini sebagai pilot project, namun hal ini belum bisa diterapkan secara nasional. Kebijakan semacam ini perlu diterapkan dalam skala nasional yang kemudian diikuti oleh mentoring kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi tentang healthy choice, serta sosialisasi bagaimana membangun konsep diri remaja.

Di sisi lain, Aditya mengakui bahwa pendidikan seksual bagi remaja masih dianggap tabu di Indonesia. Pendidikan seksual justru membuat para orang tua semakin cemas. Oleh karenanya sekali lagi para orang tua perlu dipahamkan dan dilibatkan dalam proses ini. Maka, upaya untuk mencegah kekerasan seksual maupun kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja salah satunya adalah dengan membuka komunikasi yang intensif antara orang tua dan remaja. Sudah selayaknya orang tua menjadi teman bagi remaja yang serba ingin tahu. Mereka dituntut pula untuk dapat menjelaskan dengan cara yang bijak terkait keingintahuan remaja akan masalah seksual dan reproduksi. Dengan membuka diri terhadap remaja dan sesekali memperbaiki cara berkomunikasi dengan mereka, para orang tua dapat menempatkan dirinya sebagai partner untuk mengatasi masalah pergaulan remaja. Sehingga cara ini dapat memproteksi remaja dari terjadinya kekerasan seksual maupun kehamilan yang tidak diinginkanhttp://rifka-annisa.or.id/go/ketika-kehamilan-tidak-diinginkan/#more-1342

POSISI YANG DIBUTUHKAN :

1. Satu orang konselor laki- laki
   
2. Satu orang konselor perempuan
   
3. Satu orang field assistance
   
4. Satu orang administrasi dan keuangan
   
5. Satu orang staff HRD
   

Persyaratan Umum

• Memahami isu gender dan perempuan
  
• Bersedia bekerja di luar jam kantor
  
• Komunikatif
  
• Punya Inisiatif
  
• Mandiri
  
• Bisa bekerja dalam team
  
• Tidak berorientasi profit
  

Persyaratan Khusus :

1. Berlatar belakang pendidikan S1 psikologi (1, 2)
2. Berlatar belakang psikologi industri (5)
3. Berlatar belakang pendidikan S1 ilmu-ilmu sosial (3)
4. Berlatar belakang pendidikan SMK/Diploma Akuntansi / Administrasi (4)
5. Memahami kerja-kerja pengorganisasian masyarakat dan advokasi (3)
6. Memiliki pengetahuan tentang konseling (1 dan 2)
7. Memiliki pengetahuan managerial staff (5)
8. Bisa mengendarai sepeda motor (1,2,3)
9. Diutamakan yang berdomisili di Gunung Kidul (3)

Diskripsi Tugas

1.      Deskripsi tugas Konselor laki-laki

a)      Melakukan konseling perubahan perilaku bagi laki-laki pelaku kekerasan

b)      Mengelola support groups / konseling kelompok untuk perubahan perilaku laki-laki pelaku kekerasan

c)      Memantau perkembangan klien dan penyelesaian kasus yang dihadapi

d)      Melakukan pengadministrasian kasus/klien yang didampingi

e)      Membantu pengembangan program-program perubahan perilaku bagi laki-laki pelaku kekerasan, dll

2.      Deskripsi tugas Konselor perempuan

a)      Melakukan konseling pada korban baik di center, jemput bola kasus maupun melalui media elektronik (telpon, email)

b)      Melakukan pendampingan pada klien untuk pengakses layanan yang diperlukan baik ke rumah sakit, kantor polisi maupun persidangan

c)      Menyelenggarakan support group

d)      Melakukan mediasi

e)      Melakukan pendokumentasian kasus/klien yang didampingi

f)        Mengelola kegiatan sesuai perencanaan kegiatan dan anggaran pada setiap kegiatan pada divisi pendampingan, dll.

g)      Menjadi ibu shelter

3.      Deskripsi tugas Field Assistance Gunungkidul

a)      Mengawal advokasi kebijakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Gunungkidul,

b)      Melakukan advokasi pelibatan laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Gunungkidul

c)      Membantu pengelolaan program penghapusan perdagangan orang di Kabupaten Gunungkidul

d)      Mengelola jaringan advokasi dalam suatu kasus maupun kebijakan tertentu

e)      Mengelola administrasi perkantoran di Gunungkidul, dll.

4.      Deskripsi Tugas Staff Administrasi Perkantoran:

a)      Membantu pengelolaan administrasi perkantoran

b)      Mengelola distribusi dan penjualan buku-buku terbitan lembaga

c)      Melakukan pengelolaan inventaris lembaga

d)      Membantu pengelolaan dan pengadministrasian fund rising lembaga

e)      Melayani dan mengoperasikan foto copy lembaga, dll.

5.      Deskripsi tugas HRD

a)      Melakukan pengelolaan administrasi staff

b)      Membantu direktur dalam menyusun indicator performance staff dan kinerja staff

c)      Membantu direktur dalam melakukan monitoring dan evaluasi performance staff

d)      Mengorganisir kegiatan untuk peningkatan kapasitas staff, dll.

Silahkan kirimkan lamaran, phas foto disertai curriculum vitae dan dokumen lain yang relefan serta referensi ke rifka@indosat.net.id atau ke Rifka Annisa, Jl. Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah, Yogyakarta, Tlp. 553333, sebelum tanggal 10 Mei 2009 jam 16.30 WIB. Hanya peserta terseleksi saja yang akan dipanggil untuk mengikuti tahap selanjutnya.

• Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan untuk alasan apapun
  
• Tidak ada satu agamapun yang membenarkan kekerasan terjadi
• Mereka (para isteri korban) tidak sendirian dalam kasus ini
• Mereka punya hak hukum atas ekekrasan yang dialami
• Sudah ada Lembaga yang bisa membantu mereka mennghadapi persoalan ini

• Berupa menyentuh,
• Meraba,
• Mencium bagian tubuh korban,
• Menempelkan alat kelamin ke tubuh korban.
• Memaksa korban melakukan oral seks

• Memandang bagian tubuh dan membuat tidak nyaman, mengerling, berkedip dengan tujuan menarik perhatian korban.

• Bersiul
• Membicarakan, menggunakan humor dengan menjadikan korban sebagai objek
• Melakukan Onani di depan korban
• Memperlihatkan ata memaksa korban melihat alat kelamin
• Memaksa korban melihat video porno
  

• Jangan mandi atau mencuci pakaian yang baru saja dipakai ketika kejadian perkosaan terjadi.
• Kumpulkan barang bukti dengan cara : minta korban untuk berdiri di atas kain atau kertas putih kemudian lepas semua yang dikenakan, sisir rambut dengan perlahan, dan kumpulkan semuanya dimasukkan ke kantong sebagai barang bukti.
• Bawa segera korban ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. ceritakan kasusnya kepada dokter sehingga dapat dibuat catatan /visum (di rumah sakit)
• Untuk mencegah kehamilan, maka gunakan metode kontrasepsi darurat

• Beberapa tanda tanda yang perlu diwaspadai :
• Mengeluh sakit pad abagian kelamin ketika buang air kecil/besar
• Memperlihatkan perubahan perilaku yg drastis (menjadi sangat pendiam, menjadi sangat agresif, menjadi sangat penakut)
• Memerlihatkan perilaku ketakutan/benci kepada lawan jenis
• Menceritakan sesuatu yang terkait dengan hubungan seksual
• Memperlihatkan perilaku yang menjurus pada aktivitas masturbasi/onani

• Dengarkan apa yang mereka ceritakan
• Berikan rasa aman
• Bersabar dengan perilakunya yg ekstrem
• Amati dan catat semua perkembangan perilakunya
• Konsultasikan dengan pihak yg lebih berkompeten

• UU Perlindungan Anak pasal 81 -82
• UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• KUHP pasal 285

• Kekerasan fisik dapat dituntut dengan pasal penganiayaan (pasal 351- 358 KUHP)
• Pelecehan seksual dapat dituntut pasal 289 - 298. pasal 506 KUHP, tindak pidana terhadpa kesopanan pasal 281- 283, pasal 532 - 533 KUHP.
• Perkosaan dapat dituntut dengan pasal 286 KUHP
• Persetubuhan dengan wanita dibawah umur dapat dituntut dengan pasal 286-288 KUHP
• Perkosaan terhadap anak dapat dituntut dengan pasal 81 - 81 UUPA.